SEMARANG – Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pendefinitifan Jumlah Santri Ma’had pada Senin, 22 September 2025, di Ruang Senat Lantai 4 Gedung Rektorat. Pertemuan ini menjadi forum penting untuk menyinkronkan data santri di lapangan dengan data keuangan dan akademik, sebagai bagian dari upaya UIN Walisongo untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI), dalam paparannya, menekankan pentingnya data yang valid untuk memfasilitasi audit, baik dari internal maupun eksternal. “Ini sangat diperlukan agar data santri, tarif layanan, dan data keuangan semuanya tersinkronisasi,” jelasnya. Ia juga memaparkan hasil sensus yang telah dilakukan sebanyak dua kali yang menunjukkan jumlah santri Ma’had Gelombang 1. SPI sendiri sudah mempersiapkan SOP Program Pema’hadan dalam beberapa skenario.
Berdasarkan data yang disajikan SPI, berikut rincian jumlah santri Ma’had Gelombang 1:
- Hasil Akhir Sensus: 1.437
- Total Mahasiswa Baru (Laki-laki): 1.604
- Masuk Ma’had: 1.437
- Tidak Ma’had: 167
Wakil Rektor II UIN Walisongo mengemukakan bahwa jika suatu sistem tidak berjalan semestinya, pasti ada komponen yang tidak berfungsi dengan baik. “Jika SOP tidak sesuai dengan realita di lapangan, maka perlu direvisi,” tegasnya, menekankan perlunya SOP yang adaptif terhadap kebutuhan dan perkembangan zaman. Beliau berharap rakor ini dapat melahirkan data yang valid dan tunggal, terintegrasi antara data lapangan, data pembayaran di keuangan, dan data digital di Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD).
Sementara itu, Kepala PTIPD menyoroti masih adanya kendala dalam implementasi SOP yang menyebabkan perbedaan data. PTIPD berkomitmen untuk mendampingi secara sistematis dan mengintegrasikan data ke depannya. Rapat ini juga menjadi pijakan untuk pemetaan gelombang-gelombang selanjutnya.
Di sisi lain, perwakilan dari Wakil Dekan 3 menyoroti perlunya sistem pengawasan dan keamanan yang terintegrasi, serta mengusulkan pembentukan Sistem Koordinasi Ma’had Terpadu (SISKOMAT). Dari unsur akademik, juga ditegaskan perlunya perlakuan yang adil terhadap mahasiswa yang belum masuk Ma’had agar tidak menimbulkan kesenjangan. “Untuk treatment-nya kalau bisa sudah ter-setting by system dan tidak lagi dilakukan by request,” ungkapnya. Kepala Badan Pengembangan Usaha (BPU) juga menambahkan perlunya manajemen kepastian untuk pelayanan katering yang lebih efisien, guna memastikan kualitas layanan bagi santri Ma’had.
Rapat koordinasi ini menghasilkan beberapa poin penting sebagai langkah awal. Antara lain, bagi pihak-pihak terkait agar segera menyusun tim kerja untuk menindaklanjuti hasil sensus di lapangan, khususnya dalam hal validasi data santri. Tim ini akan berfokus pada upaya sinkronisasi data dari berbagai unit agar seluruh informasi terkait santri Ma’had dapat diakses secara terpadu dan akurat. Selain itu, masukan-masukan dari forum ini juga akan menjadi dasar untuk perbaikan SOP dan pengembangan sistem yang lebih modern di masa mendatang.
Sebagai bentuk komitmen bersama, di akhir rapat, seluruh pihak yang hadir melakukan penandatanganan Berita Acara. Berita Acara ini menjadi bukti kesepakatan awal dan tekad bersama untuk menyelesaikan permasalahan data santri Ma’had, serta memastikan kualitas layanan terus meningkat. Kepala Biro AUPK menutup rapat dengan harapan agar koordinasi ini dapat menjadi titik awal (kick-off) untuk langkah-langkah perbaikan selanjutnya. Seluruh peserta rakor sepakat bahwa sinkronisasi data ini adalah fondasi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas di lingkungan Ma’had UIN Walisongo.